SiCakap

Sistem Informasi Pencegahan Kekerasan Terahadap Anak dan Perempuan

Sistem Informasi Pecegahaan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SICAKAP) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Korban atau anggota masyarakat yang mengetahui peristiwa kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah Kabupaten Banggai untuk melaporkan scara online kapan saja dan dimana saja. Tujuannya agar peristiwa Kekerasan terhadap anak dan Perempuan dapat ditangani dengan cepat dan tepat dan mencegah sedini sedini mungkin agar tidak terjadi dampak kekerasan yang lebih berat.

Cara Pelaporan

Lapor Sekarang

Cek Berkas Login

KLIK DISINI UNTUK PENGADUAN ONLINE

Sambutan Kepala Dinas P2KBP3A

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai telah memiliki Aplikasi Layanan Pelaporan Tindak Kekerasan Terhadap Anda dan Perempuan di Wilayah Kabupaten Banggai. Semoga peristiwa kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dicegah sedini mungkin atau dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

LOUCHING SICAKAP

Sistem Informasi Pecegahaan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SICAKAP) Sebagai Inovasi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berenaca, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banggai, telah dilounching Oleh Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, MM, AIFO pada tanggal 22 Desember 2023 di Graha Pemda Kabupaten Banggai

LAYANAN

LAYANAN MEDIASI

LAYANAN KONSELING

LAYANAN MEDIS

LAYANAN HUKUM

GRAFIK LAPORAN PER TAHUN

Laporan Kekerasan

Jumlah Laporan Per Tahun

Korban Kekerasan

Jumlah Korban Kekerasan Pertahun

4

JUMLAH KORBAN KEKERASAN

Korban Kekerasan

Total Korban Kekerasan

2

Diproses

Berkas Diproses

2

Tindak Lanjut

Berkas Ditindak Lanjut

0 INFO JENIS KEKERASAN

JENIS KEKERASAN

#	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	3
2	Kekerasan Seksual	3
3	Diskriminasi dan Intolerasi	0
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0
5	Kekerasan Psikis	0
6	Perundungan	0
	Jumlah Total	6

JENIS KEKERASAN BERDASARKAN WILAYAH

#	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Moilong	Sumber Harjo	Kekerasan Seksual	2
2	Mantoh	Pondan	Kekerasan Seksual	1
3	Mantoh	Binotik	Kekerasan Fisik	1
4	Luwuk Timur	Louk	Kekerasan Seksual	1
5	Luwuk Selatan	Bubung	Kekerasan Fisik	1
				6

INFO HUKUM

Aturan Hukum I

#	Isi	File
1	Penganiayaan Terhadap AnakPasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)1. Anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi pidana berupa pengasuhan terapeutik2. Pelaku penganiayaan anak juga dapat dijerat dengan Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"	4aibz_h6kdrjoet.pdf

Aturan Hukum II

#	Isi	File
1	Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan:Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Aturan Hukum III

#	Isi	File
1	Perlindungan KorbanUU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.Berlaku, dan Mengubah. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2	Perdagangan Manusia Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 human trafficking atau perdagangan manusia dimaknai dengan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

Isi

File

Perlindungan KorbanUU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.Berlaku, dan Mengubah. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perdagangan Manusia

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 human trafficking atau perdagangan manusia dimaknai dengan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

Aturan Hukum IV

#	Isi	File
1	Penghormatan Terhadap Hak Asasi ManusiaPenghormata...

ganjar@gmail.com

Komentarku harus baik

sapa@gmail.com

Komentarku

namaku@gmail.com

Komentar ku

INFO KEGIATAN

Judul5

Keterangan5

Judul4

Keterangan4

Judul3

Keterangan3

Kegiatan2

Keterangan2

DINAS P2KBP3A

KABUPATEN BANGGAI

‹ › ×

SiCakap

1. Pelaporan Awal:

2. Input Data Pelapor:

3. Pelaporan Kekerasan:

4. Verifikasi Pelapor:

5. Proses Data Korban:

6. Rute Layanan:

7. Layanan Medis:

8. Layanan Hukum:

9. Tindak Lanjut:

10. Akhir Pendaftaran:

Lihat Status Berdasarkan NIK

LAYANAN